Langkah Mudah Melaksanakan PRA (Participatory Rural Appraisal)

Pengertian PRA (Participatory Rural Appraisal) menurut Robert Chambers adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. PRA sendiri saat ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan tata kota maupun desa di era demokrasi dan modern seperti sekarang, kebijakan Pemerintahan saat ini menitikberatkan kepada pembangunan dari desa untuk mendukung perkembangan kota sehingga arus urbanisasi menjadi lebih kecil bahkan tidak ada karena lapangan pekerjaan bisa di hasilkan dari Desa, Infrastruktur Pendidikan mulai dibangun dengan  di buatnya SMK yang hampir di setiap kecamatan ada bahkan lebih dari dua lembaga pendidikan dan diharapkan para lulsan SMK yang siap kerja dengan Pendidikan mumpuni walau tidak sampai ke bangku kuliah tapi dapat menerapkan ilmunya di kehidupan nyata di mana daerahnya tinggal, selain itu infrastrutur lainnya mulai di bangun bertahap sesuai kesiapan dana dan dengan adanya Dana Desa yang begitu besar diharapkan PRA (Participatory Rural Appraisal) bisa membantu dalam proses perencanaan selain MUSREMBANG atau MUSREMBANGDES.

PRA dapat menganalisis permasalahan masyarakat secara detail kasus per kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan apa yang di inginkan, masyarakat juga dapat mengetahui dengan jelas sumber daya yang ada di desa nya masing-masing.  berikut saya lampirkan foto-foto langkah melaksanakan PRA dengan mudah dan dapat di pahami karena di ilustrasikan dengan gambar dan tulisan ini sekaligus memberikan penghormatan saya kepada Alm. Bapak Wawan Setiawan  dari Yayasan Bina Mitra Bandung yang membuat panduan ini, beliau adalah guru dan penyemangat saya untuk bisa melaksanakan PRA dengan baik dan benar.

Saya harap tulisan saya ini dapat memberikan gambaran bagi mereka yang mau membuat suatu Proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya dan bisa di gunakan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta/BUMN, maupun individu.